Asistensi Regulasi Implementasi Instruksi Presiden no.3 Tahun 2017 Tentang Peningkatan Efektifitas Pengawasan Obat dan Makanan

October 4, 2017

Berkaitan dengan diterbitkannya Instruksi Presiden nomor 3 tahun 2017 tentang Peningkatan Efektifitas Pengawasan Obat dan Makanan pada tanggal 10 Maret 2017, telah diinstruksikan kepada 12 kementerian/lembaga; Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan, Menteri Perindustrian, Menteri Pertanian, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Komunikasi dan Informatika, Kepala Badan POM, para Gubernur, serta Bupati dan Walikota di seluruh Indonesia; untuk mengambil langkah-langkah sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing meliputi pengawasan untuk sediaan farmasi, yang terdiri dari obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetik, ekstrak bahan alam, suplemen kesehatan, pangan olahan dan bahan berbahaya yang berpotensi disalahgunakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

Sehubungan dengan hal tersebut Balai Besar POM di Yogyakarta mengadakan acara Asistensi Regulasi dengan mengundang Instansi – instansi terkait Tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 28 September 2017 bertempat di Aula Balai Besar POM di Yogyakarta dengan dihadiri oleh 29 peserta. Acara tersebut dibuka oleh Kepala Bidang Pengujian Teranokoko Diah Tjahjonowati. Pemaparan materi disampaikan oleh Narasumber dari Bappeda DIY Tri Agus Nugroho yang berjudul Mekanisme Sinkronisasi Kegiatan SKPD, dan dari Kepala Balai Besar POM di Yogyakarta I Gusti Ayu Adhi Aryapatni dengan judul Peningkatan Efektifitas Pengawasan Obat dan Makanan

Melalui Instruksi Presiden ini, diharapkan koordinasi pengawasan yang dilakukan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) lebih meningkat dengan adanya andil dari masing-masing Kementerian Negara, lembaga dan daerah yang ditunjuk. Dan juga untuk menyinergikan tata kelola, bisnis dan mengembangkan sistem yang terintegrasi dengan kementerian dan pemerintah daerah untuk proses pengawasan obat dan makanan.